Hotel Prambanan tidak akan rusak candi-candi

ketua ikatan arsitektur indonesia (iai) munichy b. edrees mengajarkan adanya hotel prambanan tidak ingin merusak candi-candi dan banyak dalam kurang lebih candi prambanan.

kami tak mungkin melanggar ajaran atau melanggar kode etik dalm mencari desain (hotel), katanya ketika menggelar jumpa media di jakarta dalam rabu (17/4).

pt. taman wisata candi (twc) borobudur, prambanan dan ratu boko (persero) dan ikatan arsitektur indonesia (iai) menggelar sayembara pembuatan desain hotel prambanan untuk menerima wisatawan dan mau bermalam pada info wisata candi prambanan.

hotel itu hendak berlokasi selama wilayah iii atau ring iii melalui luas 3 hektar. wilayah i terdiri dari kuil siwa, brahma juga wisnu.

Informasi Lainnya:

wilayah ii yang memiliki luas 70 hektar dan terdiri daripada taman-taman.

pembangunan hotel itu sekaligus mau memanfaatkan lahan dan ada dalam sekitar candi prambanan. apabila dalam ring i tidak mungkin dibangun tak terpengaruh, tergolong ring ii tetap berbeda pada ring iii, katanya.

direktur pt. twc borobudur, prambanan juga ratu boko purnomo siswoprasetjo menungkapkan saat ini twc memerlukan web inap atau hotel agar menerima wisatawan domestik maupun asing, menyusul jumlah wisatawan twc semakin meningkat tiap tahunnya serta mutu layanan hotel yang banyak selama sekitar candi prambanan baru kurang.

tak cuma itu, diharapkan hotel tersebut serta hendak menambah lapangan perhatian pihak sekitar prambanan semisal wisata andong (kereta kuda), naik sepeda untuk melihat kampung prambanan, penambahan kelompok sendratari ramayana malahan banyak dan dipekerjakan dijadikan pegawai hotel.

intinya bagaimana pengunjung ingin menetap dalam prambanan lebih lama. dalam sana (hotel), kita mau menunjukan budaya-budaya indonesia semisal tari, katanya.

nantinya hotel tersebut mau memiliki multifungsi seperti ruang pertemuan, museum artifak dan perpustakaan.

hotel itu akan memiliki ketinggian hanya 14 meter atau dua lantai melalui 60 persen untuk luas bangunan serta 40 persen untuk lahan hijau.

Siswa SMA/sederajat Banjarbaru ikuti UN hari pertama

siswa sekolah menengah atas (sma) dan sederajat kota banjarbaru, kalimantan selatan mengikuti ujian nasional hari pertama kamis pas agenda jam 07.30 wita.

ujian tetap dilaksanakan meski ada dua sekolah yang belum bisa soal ujian. semua audien sudah hadir sebelum agenda dan ditentukan sehingga ujian dapat terlaksana tidak keliru waktu, tutur kepala dinas studi kota banjarbaru, ahmadi arsyad, dalam sela pemantauan ujian di sman 2 banjarbaru, kamis pagi.

ia mengatakan, dua sekolah dan tak kebagian naskah soal ujian adalah sma nurul maad di jalan golf kecamatan landasan ulin serta madrasah aliyah al falah putra dalam kecamatan liang anggang.

dijelaskan ahmadi didampingi kabid pendidikan menengah edy yuana pribadi, pelaksanaan ujian kepada siswa sma nurul maad dimundurkan jadwalnya menjadi pukul 09.00 wita menanti naskah soal.

Informasi Lainnya:

jika sampai jam 09.00 wita naskah soal ujian belum ada maka berbagai peserta selama sekolah itu ingin mengikuti ujian selama jadwal ujian susulan, ucap edy menambahkan.

sedangkan audien ujian ma al falah putra, masih menanti penggandaan naskah soal dan dilaksanakan badan peningkatan mutu studi (bpmp) kalsel di banjarbaru dan kemungkinan dapat menyelesaikan ujian pas jadwal.

ujian mata pelajaran dan diikuti peserta dalam hari pertama merupakan kimia dan biologi untuk program ipa, sosiologi juga geografi untuk ipa, antropologi serta sastra indonesia (bahasa) serta fikih serta hadist agar ma.

peserta un tingkat sma serta sederajat kota banjarbaru sebanyak 2.714 siswa dan terdiri daripada siswa sma sebanyak 1.121 siswa, ma 432 siswa, smk 1.161 siswa serta audien un web paket c ips 193 siswa.

Legislator: utamakan unsur perlindungan dalam RUU PPILN

anggota komisi iii dpr eva kusuma sundari mengimbau pemerintah agar mengutamakan unsur perlindungan di revisi rancangan undang-undang (ruu) perlindungan pekerja indonesia dalam luar negeri (ppiln) untuk memberi perlindungan optimal terhadap pekerja migran.

judulnya saja sudah perlindungan pekerja indonesia pada luar negeri maka pasal-pasal dan harus diutamakan mesti mencakup aspek perlindungan kepada tenaga kerja, kata eva pada acara media briefing: sosialisasi pokok-pokok pikiran mengenai revisi ruu perlindungan pekerja indonesia selama luar negeri (ppiln) di gedung lkbn antara, jakarta, rabu.

eva menungkapkan dirinya sejauh ini tidak puas melalui hasil sementara daripada pembahasan ruu ppiln diantara dpr juga pemerintah, terlebih ada 58 persoalan yang hilang dalam daftar inventarisasi masalah (dim) mengenai aspek perlindungan pekerja migran.

saya tak puas dengan dim daripada dpr, tapi saat saya memperoleh dim dari pemerintah lebih tidak puas lagi. tersebut karena banyak 58 keuntungan dari dim dan hilang, dimana itu memuat aspek-aspek perlindungan hukum terhadap kaum pekerja migran, ujarnya.

Informasi Lainnya:

terkait hal itu, dia menyatakan, pemerintah berargumen kiranya perlindungan terhadap tenaga kerja bisa merujuk dalam uu ketenagakerjaan no.13 tahun 2003.

selanjutnya, anggota panja ruu ppiln tersebut mengungkapkan kiranya pembicaraan ruu itu antara pemerintah serta dpr sempat berjalan alot sebab kedua bagian berbeda masukan tentang judul ruu itu.

anggota panja menginginkan judul semisal dan diusulkan dpr, yakni mengutamakan papar perlindungan, tapi pemerintah akan mencari tutur penempatan dalam judul ruu itu.

argumen daripada kemenakertrans kiranya aspek perlindungan terhadap pekerja migran diharapkan ingin dimasukkan dalam pasal-pasal dibawah. padahal, di undang-undang dikatakan judul tersebut menggambarkan isi utama dari pasal jadi, jika papar `penempatan` diutamakan, bisa maka penempatan pekerja migran tanpa perlindungan daripada negara, katanya.

sepertinya kemenakertrans tak niat berkomitmen melindungi pekerja migran kita. dari judul undang-undang saja sudah tak dapat melindungi, tutur eva menambahkan.

dia menekankan kiranya pemerintah telah wajib berperan melindungi setiap penduduk negara indonesia, terutama para pekerja migran, melalui pembuatan juga ditermpakannya undang-undang.

saya mendorong supaya pemerintah tinggal berperan pada memberi perlindungan serta kesejahteraan pada pekerja migran indonesia dengan menyediakan mekanisme dan bagus dan tak menjebak, katanya.

oleh karena itu, dia harapkan kementerian tenaga kerja dan transmigrasi (kemenakertrans) mampu meningkatkan etika kerja selama menangani hal-hal yang berkenaan melalui perlindungan serta kesejahteraan tenaga kerja pada luar negeri.

misalnya, dia menyarankan kemenakertrans supaya menggarap sertifikasi bagi perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (pjtki) karena dia menilai sekarang ini ada pjtki nakal.

selama ini, aku lihat kinerja pjtki yang buruk justru menyumbang masalah dengan begini pemerintah mesti kembali berperan serta tidak semuanya memberikan masalah perlindungan pekerja migran pada mereka, ujarnya.

dalam hal ini, kemenakertrans harus mengawasi pjtki dengan ketat. kemudian, pjtki lah dan bertugas melayani kemenakertrans, dan bukan sebaliknya, papar eva.

sebelumnya, pimpinan panja ruu ppiln, soepriyatno menungkapkan kiranya prinsip utama dalam revisi ruu itu adalah memperbaiki minimnya perlindungan selama uu tenaga kerja dan berlalu.

dalam undang-undang dan lama tersebut kebanyakan hanya membuat soal penempatan serta mengesampingkan perlindungan. resikonya dalam praktik, pemerintah menyerahkan perlindungan tki terhadap pihak swasta yang termasuk memberi perlindungan amat lemah, katanya.

Kampanye hitam melalui media sosial marak

kampanye hitam atau black campaign dengan media sosial, semisal facebook dan twitter mulai marak menjelang pemilihan gubernur/wakil gubernur di nusa tenggara barat selama mei 2013 serta pemilu anggota legislatif 2014.

ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) ntb m khuwailid selama mataram, rabu, menyampaikan para pendukung juga simpatisan pasangan calon tertentu memanfaatkan media sosial untuk menyerang pribadi dan memfitnah pasangan kandidat lain, itulah serta calon anggota legislatif.

kampanye melalui media sosial ataupun jejaring sosial, seperti facebook dan twitter diatur dalam peraturan komisi pemilihan publik (pkpu) no. 1/2012 terkait melalui kampanye legislatif. tapi supaya pilkada tak ada diatur dengan detail, katanya.

namun, ujarnya, ini harus dipahami dengan substansi daripada masalah tersebut, walaupun tak diatur dengan normatif pada pkpu tenntang dengan pilkada, ada perbuatan hukum dan dilarang, semisal menghasut, memfitnah juga menhina pihak lain.

Informasi Lainnya:

ia mengatakan, selama keuntungan ini apakah perbuatan tersebut ditarik ke tindak pidana pemilu atau, pada hal ini bawaslu bisa mengikuti tindakan pas peraturan perundang-undangan dan berlaku, manakala banyak laporan perihal gal itu.

kami dapat menyaksikan daripada tema besar, kalau tersebut dilaksanakan di momen kampanye pemilu, tapi ini harus melibatkan ada pihak untuk adalah kesepahaman bersama. di angka tersebut dapat membeli undang-undang tentang infomasi teknologi elektronik (ite), ujarnya.

upaya iini, berdasarkan dia, supaya pilkada maupun pemilu anggota legislatif bersih dari hal-hal dan tidak produktif, sebab berdasarkan undang-undang kampanye tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan studi politik kepada warga.

karena itu masalah ini harus diskusikan melalui aparat penegak hukum, semisal kejaksaan, kepolisian juga pengadilan, kpu, kpid juga bawaslu untuk banyak Satu pemahaman. manakala ditarik ke tindak pidana pemilu, maka polisi bisa memproses, ujarnya.

khuwailid menyampaikan, dalam ini telah banyak ruang kosong, sebab masalah ini tidak diatur secara tegas di regulasi dan ada. namun lubang itu harus ditutup, tapi ini tak bisa cuma dilaksanakan bawaslu juga kpid sendiri, karena keuntungan itu merupakan otoritas institusi lain.

ketua komisi penyiaran indonesia daerah (kpid) ntb badrun am mengakui akhir-akhir ini media internet tergolong pesan singkat ataupun sms serta jejaring sosial ada digunakan supaya kampanye hitam.

tidak mampu dipungkiri menjelang pemilihan gubernur/wakil gubernur ntb 2013 serta pemilu anggota legislatif 2014 ada pihak dan menggunakan media internet supaya kampanye tergolong black campaign atau kampanye hitam, katanya.

DPRA tolak Bawaslu Aceh karena langgar UU kekhususan Aceh

dpr aceh menolak kehadiran badan pengawas pemilu (bawaslu) dan dilantik bawaslu pusat karena rekrutmen anggotanya melanggar undang-undang perihal kekhususan aceh.

kami tetap menolak adanya bawaslu aceh versi bawaslu pusat sebab pembentukannya tidak sesuai dengan uu nomor 11 tahun 2006 perihal pemerintahan aceh serta uupa, tutur wakil ketua komisi a dpr aceh nur zahri pada banda aceh, selasa.

sebelumnya, tutur dia, bawaslu pusat melantik bawaslu aceh. anggota bawaslu aceh dan dilantik tersebut merupakan rekrutmen bawaslu pusat. sebelumnya, dpr aceh juga sudah mengerjakan perekrutan anggota lembaga pengawas pemilu tersebut.

terkait adanya bawaslu aceh tersebut, nur zahri menegaskan dpr aceh serta pemerintah aceh tak akan memberi dukungan anggaran maupun kesekretariatan lembaga itu.

Informasi Lainnya:

eksekutif juga legislatif telah sepakat tak ingin memberi dukungan serta memfasilitasi lembaga bentukan bawaslu pusat, tergolong penganggarannya, tegas nur zahri.

selain itu, nur zahri menungkapkan pihaknya ingin memanggil komisi independen pemilihan (kip) aceh agar menyewa komitmennya untuk tidak berusaha sama ataupun berkoordinasi dengan bawaslu aceh.

kami akan panggil komisioner kip aceh kurun waktu 2013-2018 agar membayar komitmennya mengenai kehadiran bawaslu aceh dan dibentuk tidak mengindahkan uu pemerintahan aceh, ujar nur zahri.

menurut politisi partai aceh itu, polemik berawal dari rekrutmen anggota bawaslu aceh oleh bawaslu pusat. rekrutmen dan dilakukan dpr aceh karena mengacu terhadap uupa.

berdasarkan uupa, rekrutmen ini adalah hak dpr aceh. tapi, ini ditolak bawaslu pusat. masalah ini juga telah pernah dibahas di komisi ii dpr ri, katanya.

dalam pertemuan selama jakarta pilihan waktu 2012, papar dia, komisi ii dpr ri menyatakan rekrutmen anggota bawaslu aceh adalah hak dpr aceh. begitu dan nama lembaganya, bukan bawaslu, akan tetapi panitia pengawas pemilihan atau panwaslih.

dalam pertemuan itu, papar dia, para bagian, komisi ii dpr ri, bawaslu pusat, juga komisi a dpra menyepakati rekrutmen ulang. artinya, hasil rekrutmen bawaslu serta dpr aceh dibatalkan serta dilakukan penjaringan ulang.

namun, bawaslu pusat tak melakukannya juga tetap melantik anggota yang mereka rekrut. jadi, kami tegas kiranya dpr aceh tetap menolak kehadiran bawaslu aceh ini, tegas nur zahri.

Yogyakarta akan punya 46 kampung ramah anak

pemerintah kota yogyakarta menargetkan mempunyai 46 kampung ramah anak di 2013 sebagai upaya mewujudkan yogyakarta sebagai kota baik anak kategori madya.

yogyakarta sudah mempunyai 14 kampung ramah anak yang dibentuk pada 2011 serta 2012, serta selama tahun ini mau ditambah lagi 32 kampung ramah putri, kata kepala kantor pemberdayaan warga serta perempuan kota yogyakarta lucy irawati pada yogyakarta, selasa.

menurut dia, kampung ramah putri adalah kampung dan bisa memberikan pemenuhan hak serta berbagai pemakaian putri untuk tumbuh juga tambah besar.

pemerintah kota yogyakarta sudah mempunyai indikator kampung ramah anak yang terbelah dalam berbagai aspek, yaitu komitmen wilayah, hak sipil dan kebebasan supaya putri, lingkungan, keluarga juga pengasuhan solusi, hak kesehatan dasar serta kesejahteraan, studi, hak perlindungan khusus, budaya juga sarana juga prasarana.

Informasi Lainnya:

inisiasi kampung ramah anak selama kota yogyakarta telah diawali di pertengahan 2011 yakni memutuskan kampung badran, kecamatan jetis, dan kampung sudagaran, kecamatan umbulharjo dibuat kampung ramah anak. di lalu dibentuk 12 kampung ramah anak.

sebagai upaya agar mempercepat pembentukan kampung ramah anak, pemerintah kota yogyakarta mau menyerahkan santunan rp20 juta supaya setiap kampung yang hendak merupakan kampung ramah putri dalam melengkapi semua fasilitas pendukung tergolong penyusunan situs pembangunan dan berpihak dalam anak.

selain itu, lanjut dia, pemerintah kota yogyakarta serta bekerja sama melalui swedia agar mempelajari juga menyusun berbagai website dan kebijakan untuk menciptakan kampung juga kota baik anak.

dari kerja sama ini, dicari berbagai web pengembangan kota layak anak yang dilaksanakan pemerintah kota yogyakarta mengikuti standar internasional, katanya.

untuk mewujudkan berbagai website tersebut, rombongan pemerintah kota yogyakarta mau belajar selama swedia, terlalu pula perwakilan daripada swedia ingin belajar di yogyakarta. kedua pemerintah lalu bersama-sama merumuskan website yang hendak dikerjakan.

berdasarkan uu nomor 23 tahun 2002 perihal perlindungan putri, telah disebutkan sederat hak yang harus disediakan anak, pada antaranya merupakan hak untuk hidup, tumbuh, tambah besar juga berpartisipasi pas harkat dan martabat kemanusiaan juga mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. disamping tersebut, setiap putri dan berhak membeli pelayanan kesehatan serta pendidikan.

Penghuni Lapas Sumbar 40 persen terlibat narkoba

kepala kantor wilayah kementerian hukum serta ham sumatera barat sudirman d huri menungkapkan 40 persen warga binaan yang menghuni seluruh lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara di daerahnya terlibat jumlah narkoba.

dari 2.087 warga binaan penghuni lapas selama sumbar, kurang lebih 40 persennya tersangkut angka narkoba, kata sudirman d huri dalam padang, senin.

menurut dia, ada penduduk binaan penghuni lembaga pemasyarakat lainnya ikut serta jumlah korupsi, pembunuhan juga tindak kejahatan yang lain.

banyaknya napi angka narkoba membuktikan peredaran barang haram tersebut semakin mengkhawatirkan hingga meracuni ada masyarakat dalam daerah ini, katanya.

Informasi Lainnya:

sangat memprihatinkan, lanjut sudirman, separuh ataupun sebagian sulit dari pencandu serta pengedar barang haram tersebut merupakan kalangan muda dan adalah generasi penerus bangsa.

kondisi demikian sebaiknya adalah memperhatikan bersama semua bagian agar lebih intensif pada mengawasi peredaran narkoba yang begitu luas, pintanya.

untuk menekan peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba, katanya, mesti ada koordinasi diantara bagian pemerintah, kepolisian serta lainnya.

faktor keluarga juga lingkungan sekitar merupakan dan utama untuk turut diawasi, jangan sampai merupakan lahan peredaran narkoba dan jelas-jelas merusak generasi bangsa, tuturnya.

menurut sudirman, ancaman penjara kepada pemakai juga pengedar narkoba tidaklah cukup, namun yang paling efektif adalah memberikan pengetahuan serta pemahaman dengan komprehensif kepada generasi muda, terlebih kaum pelajar perihal bahaya narkoba.

harus ada penyadaran sehingga mereka (generasi muda) tidak terjerumus dalam penyalahgunaan juga peredaran narkoba, ujarnya.

disamping itu, lanjut sudirman d huri, harus ada sebuah lembaga di sumbar sebagai tempat rehabilitasi mereka dan terjerumus mencari narkoba.

mereka yang tertipu membeli narkoba tidak mengetahui ke mana mesti berkonsultasi agar melepaskan diri daripada ketergantungan barang terlarang tersebut, tegas dia.