ketua presidium korps alumni himpunan mahasiswa islam (kahmi) mahfud md berpendapat bahwa pemerintah mesti menggandeng perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (pjtki) dalam membuat kebijakan-kebijakan dan menyangkut persoalan pekerja migran.
saya pikir pjtki merupakan mitra yang tepat diajak berbicara selama merumuskan kebijakan-kebijakan agar urusan pekerja migran karena mereka dan benar-benar kenal keadaan di lapangan, mulai dari pergi sampai hingga di luar negeri, papar mahfud selama jakarta, jumat.
dia mengemukakan keuntungan tersebut dalan forum silaturahmi ketua umum dpp asosiasi perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (apjati) melalui koordinator presidium majelis nasional kahmi dan bertajuk mengakibatkan kebijakan pemerintah ke arah iklim usaha yang kondusif bagi jasa penempatan tki ke luar negeri.
menurut mahfud, pemerintah seharusnya membuat pjtki merupakan pihak daripada proses pelayanan dan perlindungan pada para pekerja migran.
Informasi Lainnya:
oleh karena tersebut, tutur dia, arah kebijakan pemerintah menyangkut persoalan pekerja migran haruslah menjalankan peluang juga akses yang luas terhadap keterlibatan pjtki dengan tujuan meningkatkan mutu sistem untuk pekerja migran, mulai daripada perekrutan, pendidikan juga latihan, perlindungan selama dalam luar negeri, sampai melalui pemulangan.
maka pjtki mesti benar-benar untuk mitra di seluruh proses kebijakan, bukan dijadikan objek, katanya.
mantan ketua mahkamah konstitusi (mk) tersebut menilai bahwa di ini mutu kebijakan-kebijakan pemerintah terkait penempatan serta perlindungan terhadap pekerja migran masih belum maksimal makanya baru belum mampu diaplikasikan pada penanganan masalah-masalah pekerja migran.
pernyataan tersebut dia beritahukan dijadikan tanggapan atas keluhan dari pihak apjati yang merasa bahwa pemerintah belum benar-benar menjadikan pjtki dibuat mitra selama membeli kebijakan, padahal pjtki merupakan pihak yang paling berperan dalam lapangan selama menangani pekerja migran.
kami ini kurang dilibatkan pada pembuatan kebijakan oleh pemerintah padahal kami yang menjadi pelaksana selama lapangan. seharusnya kami merupakan partner pemerintah, tutur sekjen apjati idris zaini.
kami harap banyak kebijakan dan menggandeng pjtki sebagai partner pemerintah. jangan apabila ada kesuksesan juga prestasi pemerintah yang menerima, tapi apabila banyak masalah dengan pekerja migran, pjtki dikambinghitamkan, lanjutnya.
dia menambahkan kiranya bagian pjtki sebenarnya kerap berhasil menyelesaikan urusan-urusan kaum pekerja migran selama luar negeri, tergolong persentasi hukum dengan pendekatan informal, dimana cara itu dinilai lebih efektif dibandingkan cara dan ditempuh pemerintah.
posisi tawar pemerintah kita itu lemah dalam luar negeri sehingga cenderung besar supaya melindungi kaum pekerja migran, ujar idris.
pada pertemuan tersebut, mahfud md berjanji pada apjati agar menyampaikan pendapat itu terhadap pemerintah untuk diselenggarakan pembicaraan untuk mewujudkan kebijakan dan mampu mengakibatkan cuaca usaha dan kondusif bagi jasa penempatan tki ke luar negeri.
pada pertemuan berikutnya, setelah seluruh masukan ini saya sampaikan kepada pemerintah, kta hendak membahas lagi untuk menggunakan kenal apakah telah sesuai serta baru banyak dan perlu diperbaiki, ujar mahfud.