proses pencairan dana penyelenggaraan ujian nasional (un) sempat terhambat karena alokasi anggaran supaya kementerian studi juga kebudayaan terkena blokir, kata wakil menteri keuangan, anny ratnawati
kegiatan tersebut masuk di model yang diblokir atau dibintang karena belum membeli persetujuan komisi x dpr ri juga belum dilengkapi data dukung berupa tor juga rab, ujarnya selama pemaparan selama jakarta, jumat.
anny menjelaskan, di registrasi isian pelaksanaan anggaran (dipa) tahun 2013, kementerian studi juga kebudayaan mencari pagu anggaran rp73,08 triliun, tapi 84,9 persen daripada anggaran itu diblokir.
anggaran itu mengalami pemblokiran sebab hingga penetapan keputusan presiden no. 37/2012 perihal rapbn 2013 dan penyerahan dipa kepada presiden dalam desember lalu, belum mendapatkan persetujuan komisi x dpr ri juga belum dilengkapi tor dan rab.
Informasi Lainnya:
- Tentang Krim Walet
- Cari Hotel Murah di RajaKamar
- RajaKamar Ahlinya Hotel Indonesia
- RajaKamar Ahlinya Hotel Indonesia
sedangkan sisa anggaran rp11,01 triliun atau 15,1 persen tidak diblokir karena adalah model dan mesti dibayarkan juga ditawarkan awal tahun yaitu pembayaran gaji juga operasional perkantoran, katanya.
sebanyak rp543,44 miliar dari anggaran kementerian pendidikan serta kebudayaan adalah dana untuk aktifitas un dengan target audien 14.080.619 siswa juga unit uang rp39.000 per siswa.
namun setelah kementerian studi serta kebudayaan membicarakannya melalui komisi x dpr ri, dpr ri menyetujui penetapan dana penyelenggaraan un rp644,27 miliar dengan target audien 12.223.453 siswa juga unit uang rp53.000 per siswa.
buka blokir
anny mengajarkan pula bahwa menteri pendidikan dan kebudayaan kemudian memberi usul pembukaan blokir anggaran un rp543,44 miliar mengacu selama sasaran dan unit uang dalam keppres no. 37/2012.
direktur jenderal anggaran, lanjut dia, selama 13 maret 2013 mengesahkan revisi anggaran, termasuk pembukaan blokir anggaran penyelenggaraan un sebesar rp543,44 miliar, sebab kontrak percetakan soal ujian paling lambat ditandatangani 11 maret 2013.
dengan demikian, dalam dasarnya tak terdapat keterlambatan signifikan supaya penandatangan kontrak percetakan soal ujian, ujar anny.
menurut direktur jenderal anggaran, herry purnomo, saat kementerian pendidikan serta kebudayaan mendapat izin pembukaan blokir anggaran un, kontrak supaya pengadaan telah siap.
sementara soal anggaran rp100,828 miliar dan belum dapat dicairkan, herry menyatakan, keputusannya masih menunggu persetujuan komisi x dpr.
itu ujarnya untuk ujian sd, karena ujian sd belum berlangsung, katanya.